Organisasi sebagai sekelompok orang yang ingin mencapai tujuan bersama. Sektor kemasyarakatan didefinisikan sebagai entitas yang memiliki kegiatan menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat (masyarakat). Organisasi sektor publik berorientasi pada kepentingan publik karena organisasi ini biasanya tidak berorientasi pada keuntungan.

Sebagai organisasi reguler, aktivitas terus dikelola oleh perencanaan kualitas, pengendali biaya, penilai dan operator sektor swasta. Sektor publik menggunakan PSAK 45 Organisasi Nirlaba sebagai acuan karena membedakan laporan keuangan nirlaba dengan organisasi bisnis. Alokasi dana yang diterima oleh entitas sektor publik harus secara khusus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan laporan khusus dan terpisah. (Sumber: blog.malavida.co.id)

Adapun ciri-ciri organisasi sektor kemasyarakatan antara lain (lihat: ciri akuntansi sektor kemasyarakatan)

Tujuan

Organisasi komunitas memiliki tujuan yang berbeda dengan organisasi komersial, yaitu untuk meningkatkan masyarakat secara bertahap, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan jasmani dan rohani lainnya. Produk yang dihasilkan termasuk barang dan jasa yang tidak diperlukan untuk memperoleh keuntungan. (lihat: fitur akuntansi pemerintahan)

Kegiatan / Bisnis

Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi bisnis adalah pengabdian kepada masyarakat (pelayanan publik) di bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, angkutan masyarakat dan penyiapan pangan. Organisasi kemasyarakatan harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat karena masyarakat memberikan dana berupa pajak dan lain sebagainya.

Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan untuk organisasi kemasyarakatan adalah dana masyarakat yang berupa pajak (lihat: contoh soal akuntansi perpajakan), perpajakan, laba perusahaan negara, utang luar negeri, dan pendapatan sah lainnya yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Bentuk Akuntabilitas

Tanggung jawab masyarakat yang menggunakan lembaga perwakilan masyarakat seperti DPR, DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). (Lihat: manfaat akuntansi untuk perusahaan dan pemerintah)

Organisasi Budaya

Organisasi sektor publik memiliki budaya atau budaya birokrasi, formal dan berjenjang. Sektor publik biasanya kaku karena tidak ada perubahan selama perubahan sosial karena perubahan harus melalui proses yang panjang dan rumit.

Buat Anggaran

Anggaran disiapkan bersama komunitas untuk merancang program yang sesuai dengan sifat akuntansi. Bersama masyarakat berarti berupa aspirasi yang disalurkan ke badan perwakilan guna menyelenggarakan perencanaan dan perencanaan acara. Program yang dilakukan oleh masyarakat harus sejalan dengan konsep dasar penganggaran yang pernah dipublikasikan, dikritisi, dan didiskusikan oleh masyarakat. Anggaran yang sudah lolos proses hanya bisa disetujui oleh perwakilan masyarakat di DPR, DPD. Dan DPRD.

Pengaturan Kelembagaan

Masyarakat Indonesia mencakup berbagai profesi atau pekerjaan seperti pejabat, kreditor, investor, dan lain-lain yang memajukan kehidupan negaranya. Negara telah menjalin hubungan internasional melalui berbagai lembaga sektor masyarakat yang terkait dengan lembaga internasional termasuk lembaga donor internasional seperti Bank Dunia, IMF (Dana Moneter Internasional), ADP (Bank Pembangunan Asia), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNDP ( United Nations Development Program), USAID dan pemerintah asing.

Organisasi sektor publik mencerminkan variasi hukum, sosial, ekonomi, politik. Kegiatan organisasi sektor publik bervariasi karena hubungan antara pemerintah dan negara bagian. Organisasi sektor publik adalah konsumen independen atau menyimpang dari mekanisme pasar murni karena mereka tidak perlu mengoptimalkan keuntungan. Setelah memahami karakteristik organisasi sektor kemasyarakatan, pembaca akan lebih mudah menggunakan akuntansi sektor publik secara keseluruhan, termasuk karakteristik akuntansi keuangan daerah.