Muhammadiyah Sebagai Organisasi Keagamaan

Muhammadiyah Sebagai Organisasi Keagamaan

Muhammadiyah Sebagai Organisasi Keagamaan

Berawal dari pancasila sebagai dasar negara Republik indonesia dijadikan sebagai pedoman rakyat indonesia dalam berperilaku dalam kehidupan masyarakat. Pancasila bukanlah suatu agama dan tidak mungkin menggantikan adanya suatu agama. Namun dalam implmentasinya apabila sesorang penganut agama yang taat maka mereka juga merupakan pengamal pancasila yang baik. Hal ini dilihat dari setiap butir – butir sila yang terkandung didalamnya. Berdasarkan pidato presiden 1983 yang berisi “ sebab perlu disi undang-undang dalam rangka memantapkan dan menata organisasi-organisasi kemayarakatan itu, sekaligus sebagai pelaksanaan kebebasan berserikat dalam berkumpul dijamin oleh UUD pasal 28 ( masih berupa RUU organisasi kemasyarakatan ). Organisasi-organisasi yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan antara lain organisasi politik, organisasi sossial, lembaga pendidikan atau kebudayaan, serta organisasi keagamaan ( contoh muhammadiyah, NU, Washliyah, HKBP, dan lain-lain ).

Organisasi keagamaan muhammadiyah mereka telah dan akan mengamalkan pancasila itu secara utuh. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa sila-sila pencasila tersebut merupakan unsur-unsur yang ada dalam agama islam. Dengan demikian makin subur dan kuat muhammadiyah makin besar pula andilnya dalam menjamin kelestarian pancasila. Adapun motto dari Muhammadiyah yaitu sedikit berbicara banyak banyak bekerja, tidak biasa mengeluarkan pendapat apabila itu diyakininya tidak bermanfaat. Tradisi yang berkembang diluar jalur non formal yang pertama adalah gerakan dari bawah ( anggota ) berkat kesadarannya untuk bersama, kedua kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk melakukan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kegiatan gerakan bawah diantaranya anggota muhammadiyah dengan berujud amal jariyah untuk kepentingan dakwah islam, dengan ikhlas dan tanpa diminta menghibahkan tanah miliknya untuk dibuat sekolah, pesantren, rumah sakit dan lain-lain. Disisi lain muhammadiyah merupakan konglomerat dari banyak “ badan usaha” seperti rumah sakit, polikinik, perguruan tinggi, sekolah, dan lain-lain. Dan dalam perkembangannya juga tidak lepas dari campur tangan atau pembinaan dri lembaga pemerintahan.

Organisasi kegamaan muhammadiyah yang semula merupakan pengajian yang dipimpin langsung oleh KH. Ahmad dahlan. Pengajian tersebut tempat orang-orang yang memiliki pikiran maju terhadap keingintahuannya terhadap ilmu pengetahuan agama islam. Keinginan mereka untuk membentuk muhammadiyah sebagai organisasi modern, baru datang kemudian setelah KH Ahmad dahlan mempertimbangkan usul dari murid-muridnya. Dalam setiap organiasasi pastinya memiliki ambisi untuk espansi, sama halnya dengan muhammadiyah yang awalnya hanya melakukan pengajian berubah sebagai organisasi yang cepat meluas kedaerah-daerah lain. Daerah sumatera merupakan slah salah satu persiapan yang dianggap penting karena mengganti bahasa pengantar jawa menjadi bahasa indonesia, jauh sebelum supah pemuda 1928. Namun dalam pembentukan majelis Tajrih kita melihat fenomena yang berbeda, yaitu dibentuk pada tahun 1938 dimaksudkan untuk menghimpun para ahli agama dalam muhammadiyah yang paling kuat dalam menentukan dalil yang pasti dan pendapat hukum yang menjadi pendapat resmi muhammadiyah. Keputusan dari majelis tajrim dianggap sebagai hasil final dalam setiap keputusan atau penentuan organisasi, hal ini membawa dampak negatif terhadap anggota lain yaitu menutup pendapat mereka  dan cenderung memberikan semua masalah agama kepada mereka dan mereka yang memutuskannya, sehingga penelitian diluar tajrim tersebut tidak berkembang atau statis.

Langkah – langkah yang perlu diambil oleh muhammadiyah dalam mengefektifkan organisasi organisasinya berdasarkan budaya dasar muhammadiyah itu sendiri, sebgai berikut :

  1. Kebersamaan berdasarkan konsep ‘ummah’

maksudnya adalah sudah saatnya muhammadiyah bersungguh-sungguh dalam makna Ummah yaitu dalam pembinaan keorganisasian. Konsep ummah ini dapat digunakan dalam mengenbangkan unit-unit pimpinan dan pengurus muhammadiyah itu sendiri. Dan dijadikan sebagai pembatas konsep egosentrisme dan dominasi dlam suatu organisasi.

  1. Pengambilan keputusan berdasarkan konsep musyawarah

Musyawarah merupakan salah satu instisusi penting dalam agama islam, juga di Muhammadiyah. Namun pada kenyataannya justru dijadikan sebagai area konflik , oleh karena itu seharusnya muhammadiyah perlu mempelajari konsep musyawarah yang mengacu pada nilai-nilai islam , serta tradisi yang berkembang diagama islam.

  1. Pengumpulan dana berdasarkan konsep AL-amwal fil islam

Konsep ini disusun oleh majelis tarjih yang berisi kebersamaan, musyawarah dan penghimpunan dana.


Sumber: https://ironmanfactory.com/