Hubungan Organisasi Muhammadiyah dan Organisasi Lain

Hubungan Organisasi Muhammadiyah dan Organisasi Lain

Hubungan Organisasi Muhammadiyah dan Organisasi Lain

Di Indonesia

berbagai organisasi keagamaan Islam pun masih lekat dengan tradisi fiqh Islam. Organisasi-organisasi keagamaan memiliki lembaga untuk mengkaji masalah hukum Islam (fiqh), seperti Nahdlatul Ulama memiliki lembaga Bahts al-Masail  dan Muhammadiyah memiliki lembaga Majelis Tarjih . Kedua lembaga tersebut mewakili organisasi keagamaan terbesar di Indonesia dan kelompokm Islam moderat.

Kedua tradisi tersebut memiliki akar yang memungkinkan mereka mengalami dilema dalam membangun hubungan antaragama. Nahdlatul Ulama dalam hal fiqh berpijak kepada otoritas madhhab dan kitab-kitab yang mu‘tamad (kitab otoritatif). Kitab-kitab tersebut disusun ketika umat Islam menjadi mayoritas dan sebagian masih menggunakan pandangan dunia bipolar antara dâr al-Islâm dan dâr al-harb. Di sisi lain, Islam tradisionalis, khususnya NU, saat ini mengambil jalan yang moderat dalam hubungan antarumat beragama. Munculnya sosok Abdurrahman Wahid membuat wacana perlindungan terhadap minoritas bahkan semakin menguat di kalangan warga NU. Islam modernis, khususnya Muhammadiyah, memiliki sejarah kelahiran yang terkait dengan respon terhadap kekuatan nonmuslim.  Lembaga-lembaga amal usaha Muhammadiyah pun pada awalnya dibentuk sebagai imbangan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dikembangkan oleh umat agama lain. Perhatian terhadap Kristenisasi juga menjadi perhatian bagi para anggota Muhamadiyah. Di sisi lain, saat ini Muhammadiyah menempatkan diri dan dipandang sebagai organisasi Islam yang moderat.

Kedua lembaga tersebut memiliki kesamaan bahwa legitimasi agama dapat diperoleh melalui keputusan lembaga fatwa yang dimiliki oleh masing-masing. Dengan demikian, sikap mengenai hubungan antarumat beragama pun tidak bisa dilepaskan dari legitimasi syariat, dimana lembaga-lembaga fatwa menjadi pilarnya. Meskipun di kalangan Nahdliyyin, pendapat seorang kiai terkadang lebih dihormati dibandingkan hasil keputusan Bahtsul Masail, tetapi secara kelembagaan Lajnah Bahtsul Masail adalah lembaga resmi yang memiliki hak mengeluarkan keputusan hukum di kalangan anggota organisasi NU. Hal yang sama terjadi pula di kalangan warga Muhammadiyah.

Pandangan kedua lembaga keagamaan tersebut menjadi barometer mengenai sikap masyarakat muslim di Indonesia terhadap hubungan antarumat beragama. Persoalannya adalah bagaimana mereka bisa menjembatani dilema yang mungkin lahir dari buku referensi keagamaan dan konteks kelahiran dengan tuntutan untuk membangun kerjasama antarumat beragama dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Pandangan dan sikap lembaga-lembaga pemberi fatwa di organisasi-organisasi keagamaan, yaitu Lajnah Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

Pandangan resmi Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah terhadap hubungan antarmat beragama dilandasi oleh demarkasi yang jelas antara wilayah akidah-ibadah dengan wilayah hubungan sosial atau muamalah. Wilayah akidah-ibadah adalah wilayah yang tidak dapat dinegosiasikan untuk tujuan toleransi beragama, sementara itu wilayah muamalah adalah wiyalah dimana hubungan antarumat beragama terbuka untuk dijalin. Sementara itu, bagi Lembaga Bahtsul Masail Syuriah NU Jawa Tengah, isu utama hubungan antarumat beragama tersebut adalah bagaimana menentukan status hukum berdasarkan relasi antara dua kelompok yang berbeda, yaitu muslim dan kâfir (nonmuslim), berdasarkan pandangan-pandangan otoritatif madhhab hukum. Batas antara akidah-ibadah tidak menjadi penekanan utama, tetapi batas identitas keagamaan itulah yang menjadi pijakan utamanya berdasarkan keabsahannya menurut fiqh; dan Pola relasi antarumat beragama dalam keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail NU Jawa Tengah pada umumnya dilandasi oleh pandangan dunia identitas, dimana semangat persaingan keagamaan masih cukup kuat. Pandangan dunia tersebut didasari atas konteks sosial dimana ada kekhawatiran yang besar akan pengaruh dari agama lain terhadap umat Islam. kekhawatiran itulah yang melahirkan fatwa-fatwa hukum yang eksklusif, seperti dalam kasus perayaan hari Natal Bersama dan mengucapkan selamat hari Natal. Kedua isu tersebut bersifat nasional dan selaras dengan sikap yang diambil oleh MUI. Jadi, penegasan identitas menjadi karakter khas keputusan hukum yang diambil oleh MTT Muhammadiyah dan LBM NU.


Sumber: https://penirumherbal.co.id/