Ratifikasi Instrumen Internasional

Badan-badan pembuat undang-undang sebuah negara yang belum melakukan ratifi kasi hendaknya mempertimbangkan ratifi kasi atau menyetujui perjanjian-perjanjian internasional yang melindungi anak-anak  dari  bahaya  kon  ik  bersenjata,  memastikan  bahwa  komitmen politik  mereka  untuk membuat perlindungan anak menjadi permanen dan mengikat secara sah. Beberapa instrument penting mengenai hal ini mencakup:

  • Protokol Pilihan Konvensi Hak-hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Kon  ik Bersenjata
  • Protokol I dan Protokol II Konvensi Jenewa
  • Konvensi  Ottawa  1997  tentang  Pelarangan,  Penumpukan,  Pembuatan  dan  Pengiriman Ranjau anti Personil dan Penghancurannya
  • Konvensi  Paris  1993  tentang  pelarangan  pengembangan,  pembuatan,  penyimpanan  dan penggunaan senjata kimia dan penghancurannya.

Pertimbangan  harus  diberikan  untuk  mengadopsi  perjanjian-perjanjian  yang  berkaitan  dengan kerjasama dengan Negara lain  dalam penuntutan penjahat perang,  misalnya, melalui ekstradisi penjahat perang yang mencari perlindungan di Negara mereka.

Negara-negara  anggota  yang  belum  melaksanakannya  dapat  juga  mempertimbangkan  untuk menjadi anggota dari:

  • Statuta Mahkamah Internasional, yang mengakui kompetensi Mahkamah itu untuk mengadili kejahatan–kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.
  • Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967-nya. Negara-negara  anggota  Uni  Afrika  hendaknya  mempertimbangkan  untuk  menjadi  anggota Konvensi OAU 1969 yang Mengatur Aspek-aspek Khusus Masalah Pengungsi di Afrika.

Reformasi Hukum

Perundang-undangan  Pidana  hendaknya  ditelaah  kembali  dengan  tujuan  untuk  memastikan bahwa  pelanggaran  berat  hukum  humaniter  internasional  —  termasuk  eksekusi,  penyiksaan, mutilasi dan kekerasan seksual terhadap penduduk sipil dan serangan terhadap warga sipil yang disengaja—diakui  sebagai  kejahatan,  sebagaimana  dipersyaratkan  oleh  Konvensi  Jenewa  dan Protokol-protokolnya.

Perundang-undangan  mengenai  imigrasi  hendaknya  ditelaah  kembali  dengan  tujuan  untuk memastikan bahwa hak-hak berikut diakui:

  • Hak  pencari  suaka  anak-anak  atas  perlakukan  yang  berperikemanusiaan,  hukum  yang sesuai dan bantuan lainnya dan mendesak agar keputusan mengenai permohonan mereka dilakukan segera.
  • Hak pengungsi anak-anak untuk tinggal dan dirawat oleh keluarganya. Negara-negara yang  mempunyai  warga  terusir  harus  sungguh–sungguh  mempertimbangkan diberlakukannya  perundang-undangan  berdasarkan  pada  Prinsip-prinsip  Panduan  tentang Internal Placement.