Kewajiban Warga Negara Indonesia

1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan :
Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain
4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Hak dan Kewajiban Warga Negara
1. Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan (role).
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.
DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY
 
A. Pengertian Demokrasi
Secara etimologis Istilah Demokrasi berasal dari bahasa Yunani,“demos” yang berarti rakyat dan “kratos/kratein” yang berarti memerintah. Konsep dasar demokrasi berarti “rakyat yang berkuasa”(goverment of rule by the people). Hal ini senada dengan pengertian demokrasi yang dicetuskan oleh Abraham Licncoln bahwa demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (democracy is governentor the people,by the people and for the peolple).
Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat (Noer, 1983:207). Jadi negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas asas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.
Dalam hal ini menurut Henry B. Mayor bahwa sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Mayo, 1960:70).
Tokoh-tokoh yang mempunyai andil besar dalam memperjuangkan demokrasi, misalnya : John Locke (dari Inggris), Montesquieu (dari Perancis), dan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln. Menurut John Locke ada dua asas terbentuknya negara. Pertama, pactum unionis yaitu perjanjian antar individu untuk membentuk negara. Kedua, pactum suvjektionis, yaitu perjanjian negara yang dibentuknya. Abraham Lincoln berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (democracy is government of the people, by the people, for the people).

Ada dua asas pokok tentang demokrasi, yaitu sebagai berikut :

a. Pengakuan partisipasi rakyat di dalam pemerintahan.
b. Pengakuan hakikat dan martabat manusia HAM
 
B. Prinsip-Prinsip Demokrasi
Untuk melaksanakan pemerintahan demokrasi maka terdapat prinsip-prinsip dasar dalam demikrasi. Prinsip-prinsip dasar inilah yang dikatakan prinsip universal dari demokrasi.
Prinsip-prinsip universal dari demikrasi menurut Melvin Urofsky ada sebelas prinsip yang telah dikenal dan diyakini sebagai pemahaman tentang pertumbuhan dan perkembangan demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:
a. Pemerintah berdasarkan konstitusi.
b. Pemilihan umum yang demokratis.
c. Pemerintah lokal (desentralisasi kekuasaan).
d. Pembuatan Undang-Undang.
e. Sistem pengadilan yang independen.
f. Kekuasaan lembaga kepresidenan.
g. Peran media yang bebas.
h. Peran kelompok-kelompok kepentingan.
i. Hak masyarakat untuk tahu.
j. Perlindungan hak-hak minoritas.
k. Kontrol sipil atas militer.