AROGANSI GKI YASMIN

AROGANSI GKI YASMIN

AROGANSI GKI YASMIN

AROGANSI GKI YASMIN

Kisruh GKI Yasmin ini bermula dari upaya pihak Gereja Kristen Indonesia untuk mendirikan gereja di sebidang tanah di  Kompleks Taman Yasmin, jalan KH Abdullah bin Nuh, Tanah Sareal, Kota Bogor. Berdasarkan SKB/PBM No 9 tahun 2006, pendirian tempat ibadah ini mensyaratkan adanya persetujuan warga sekitar, sekurang-kurangnya 90 orang.

Untuk mendapatkan tandatangan warga, GKI melakukan sejumlah penipuan: Pertama, meminta persetujuan pembangunan rumah sakit, yaitu Hermina. Karena untuk pembangunan rumah sakit, maka warga pun tidak keberatan. Konon, dari sana terkumpul sejumlah tandatangan warga. Kedua, mendapatkan tandatangan warga dengan modus pembagian bantuan sembako. Menurut data Jurnal-Indonesia-Net, berdasarkan klaim GKI Yasmin tanggal 10 Maret 2002, terkumpul 170 tandatangan; 1 Maret 2003 terkumpul 127 tandatangan; 08 Januari 2006 terkumpul 40 tandatangan; 12 Januari 2006 terkumpul 66 orang dan  15 Januari 2006 terkumpul 40 orang. Ketiga, menyuap aparat kelurahan agar mengesahkan tandatangan tersebut untuk memproses IMB.

Anehnya, meski rekomendasi tertulis dari kantor Departemen Agama setempat dan rekomendasi FKUB juga tidak ada, tapi IMB untuk GKI Yasmin ini bisa keluar melalui SK Nomer: 645.8-372/2006 tanggal 19 Juli 2006 yang ditandatangani Walikota Bogor. Sejak  awal, sebenarnya masyarakat tidak setuju dengan pembangunan gereja tersebut. Mantan Ketua RT 08/08, Kelurahan Curug, Mekarwangi, -lokasi gereja itu- Muchtar menjelaskan, warga RT telah menolak pembangunan gereja itu sejak awal. Lagi pula, menurutnya, dari 10 KK Katolik dan 8 KK Kristen, tak ada satupun yang menjadi jemaah GKI ini.

Setelah tahu  bahwa di tempat yang semula dianggap sebagai rumah sakit itu ternyata didirikan gereja dan IMB-nya pun telah dikeluarkan oleh Pemkot Kota Bogor, maka masyarakat mulai resah dan melakukan protes. Protes warga berlanjut dengan tuntutan pembatalan IMB kepada Walikota tertanggal 25 Januari 2008. Pemkot merespon tuntutan warga dengan mengeluarkan SK Nomer: 503/208 DTKP, tentang pembekuan IMB. Keputusan ini kemudian digugat oleh GKI ke Pengadilan Tatausaha Negara (PTUN) Bandung, dengan dikeluarkan Putusan Pengadilan TUN Bandung No: 41/G/2008/PTUN.BDG  tertanggal 4 September 2008. Tidak puas dengan PTUN Jabar, mereka pun membawa ke Jakarta, hingga dikeluarkan Putusan Pengadilan TUN Jakarta No: 241/B/2008/PT.TUN.JKT tertanggal 11 Pebruari 2009. Terakhir, mereka pun membawa ke Mahkamah Agung hingga keluar Surat Putusan PK MA No: 127/PK/TUN/2009 tertanggal 9 Desember 2010.

Surat Putusan PK MA tersebut membatalkan pembekuan IMB yang ditandatangani oleh Dinas Tatakota dan Pertamanan Kota Bogor, SK Nomer: 503/208 DTKP. Setelah keluarnya Surat Putusan MA No: 127/PK/TUN/2009 tertanggal 9 Desember 2010, Walikota Bogor mengeluarkan SK No: 503.45-135/2011 tertanggal 8 Maret 2011 tentang Pembatalan Pembekuan IMB melalui SK Nomer: 503/208 DTKP. Tiga hari kemudian, Walikota Bogor mengeluarkan SK No: 645.45-137/2011 tertanggal 11 Maret 2011 yang membatalkan SK Nomer: 645.8-372/2006 tanggal 19 Juli 2006 tentang Izin Pendirian Bangunan GKI Yasmin.

Pada saat yang sama, Pengadilan Negeri Kota Bogor memutuskan terjadinya pemalsuan dan tandatangan masyarakat, yaitu dengan dijatuhkannya PUTUSAN BERSALAH Majelis Hakim kepada Munir Karta, Kamis 20 Januari 2011, selaku terdakwa kasus pemalsuan surat dan tandatangan masyarakat setempat. Keputusan Pengadilan Negeri Kota Bogor sekaligus menguatkan keputusan Pemkot Bogor yang membatalkan IMB tersebut.

Namun, dalam kasus gereja GKI Yasmin Bogor, opini yang berkembang akibat pemberitaan yang keliru adalah bahwa Walikota Bogor Diani Budiharto seolah tidak melaksanakan Putusan PK Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 2010 yang membatalkan pembekuan IMB GKI Yasmin Bogor. Juga, pemberitaan itu cenderung menyudutkan umat Islam Bogor sebagai tidak toleran. Sehingga tampak seolah GKI Yasmin sebagai  “korban” dari pihak yang dituduh telah bertindak dzalim padanya, yakni Pemkot Bogor dan umat Islam di sekitar lokasi gereja.

Padahal sesungguhnya Walikota Bogor telah melaksanakan Putusan PK MA itu dengan mencabut pembekuan IMB yang ditandatanggani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor, melalui SK tertanggal 8 Maret 2011.  Namun kemudian Walikota Bogor mencabut IMB Gedung GKI Yasmin itu  melalui SK 645.45-137 tertanggal 11 Maret 2011 karena pembangunan gereja itu melanggar Peraturan Bersama Menteri (PBM) tahun 2006  tentang perijinan mendirikan rumah ibadah. Disamping itu, bakal Gereja yang berada di tengah-tengah pemukiman itu  ditolak warga setempat. Apalagi proses untuk mendapatkan persetujuan warga ternyata dilakukan dengan cara-cara curang seperti memalsukan KTP dan melakukan penyuapan terhadap warga agar menyetujui pembangunan gereja tersebut.

Dan yang banyak tidak diketahui oleh publik, Mahkamah Agung dalam suratnya nomor: 45/Td.TUN/VI/2011 tertanggal 1 Juni 2011, sesungguhnya juga telah mengakui SK Walikota Bogor tentang Pencabutan IMB  GKI Yasmin tersebut dan mempersilakan pihak yang merasa dirugikan untuk menggugat ke Pengadilan.

Sumber : https://aldirenaldi.blog.institutpendidikan.ac.id/seva-mobil-bekas/