ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

Pajak yang dipungut dari masyarakat didasarkan pada asas:

1.      Asas domisili atau tempat tinggal, negara berhak untuk menentukan bahwa setiap warga  negaranya yang bertempat tinggal didaerahnya harus membayar pajak penghasilan baik yang berasal dari dalam negeri maupun penghasilan dari luar negeri

2.      Asas Sumber, negara berhak untuk mengenakan pajak penghasilan yang bersumber dari wilayahnya baik bagi mereka yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri.

3.      Asas Kebangsaan, hal ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri yang bertempat tinggal di Indonesia dan/ atau menikmati sumber di Indonesia.

E.     JENIS-JENIS PAJAK

1.      Pajak Penghasilan, pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subyek pajak disini dapat berupa orang pribadi atau badan misalnya PT dan Koperasi. Yang menjadi objek pajak adalah gaji, honorarium, bonus, laba usaha, bunga simpanan di bank, hadiah dan lain-lain.

2.      Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean (daerah pajak). Subyek dari PPN adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Objek PPN dapat berbentuk barang dan jasa dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Barang Kena Pajak (BKP), barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak. Barang bergerak misalnya meja, kursi, computer, dan lain-lain. Sedangkan barang tidak bergerak misalnya rumah, kapal, pabrik dan lain-lain.
  2. Jasa Kena Pajak (JKP), setiap kegiatan pelayanan, misalnya jasa konsultan, jasa auditor, jasa pengacara dan lain-lain.

3.      Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), pajak ini diatur dalam Undang-Undang yang sama dengan PPN yakni Undang-Undang No. 28 tahun 2007. Pajak ini hanya dikenakan sekali. Subyek dari PPnBM adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan / pekerjaannya dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah. Tarif pajak PPnBM paling rendah 10% dan paling tinggi 75%yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Atas ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenakan pajak 0% yang ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan.

4.      Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dasr hukum PBB adalah Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 tahun 1985. Peraturan perundang-undangan dibawahnya adalah Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2000, dan Keputusan menteri Keuangan RI No. 201/KMK.04/2000. Subyek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu ak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bangunan. Karena itu wajib pajak PBB belum tentu pemilik bumi dan bangunan, tetapi orang atau badan yang memanfaatkan bumi dan bangunan tersebut. Objek pajak dari PBB diantaranya, tanah, kolam renag, tempat olahraga, dermawan, taman mewah, tempat penampungan minyak, pabrik, jalan TOL, dan lain-lain.

Sumber : https://silviayohana.student.telkomuniversity.ac.id/seva-mobil-bekas/