Perkembangan MDGs di Kepulauan Maluku dan Papua

Perkembangan MDGs di Kepulauan Maluku dan Papua

Perkembangan MDGs di Kepulauan Maluku dan Papua

Perkembangan MDGs di Kepulauan Maluku dan Papua

Provinsi Maluku dalam rangka pencapaian tujuan pertama MDGs, pengurangan kemiskinan dan penghapusan kelaparan masih di bawah capaian rata-rata nasional, untuk target pengurangan kemiskinan angkanya masih cukup tinggi, hampir dua kali rata-rata nasional. Pada tahun 1993 Maluku masih meliputi Maluku Utara, karena masih belum pemekaran. Saat itu persentase penduduk miskinnya mencapai 23,93 persen atau sekitar 478.900 jiwa dan pada tahun 2002 sudah terjadi pemisahan Maluku Utara di mana persentase penduduk miskinnya menjadi 34,8 persen (2000) atau 418.800 jiwa yang kemudian di tahun 2006 menjadi sebesar 30,12 persen. Dengan demikian selama 4 tahun terjadi penurunan persentase kemiskinan sebesar 4,7 persen.

Target penghapusan kelaparan dengan indikator prevalensi balita yang memiliki berat badan kurang atau gizi kurang di wilayah provinsi Maluku tergolong ke dalam angka di bawah rata-rata nasional di mana secara berturut-turut pencapaiannya pada tahun 1989 sebesar 34,03 persen, tahun 2000 menjadi 26,04 persen dan pada tahun 2006 mencapai 33,66 persen. Artinya terjadi keadaan pencapaian yang turun naik atau fluktuatif diantara periode pra dan pasca krisis tahun 1997, dengan bayang-bayang tetap di bawah pencapaian angka nasional.

Baik Provinsi Maluku maupun Maluku Utara dalam upayanya mencapai target pendidikan dasar bagi semua masih di bawah rata-rata nasional. Bahkan untuk APM SD/MI Provinsi induknya yakni Maluku tingkat pencapaiannya (tahun 2006) lebih rendah dibandingkan Provinsi Maluku utara, yakni 92,2 persen dengan 93,1 persen. Hal ini bukan berarti bahwa kinerja provinsi pemekaran lebih baik ketimbang provinsi induknya, melainkan merupakan pertanda bahwa masih banyaknya penduduk miskin pada wilayah induknya dalam hal menjangkau pendidikan dasar.

Tetapi dalam hal APM SLTP/MT Provinsi Maluku Utara jauh tertinggal di mana Provinsi Maluku pada tahun 2006 capaian APM SLTP/MTnya sebesar 76,9 persen sedangkan provinsi Maluku Utara sebesar 65,3 persen. Tetapi pencapaian pada tahun 1992 ketika masih menjadi satu provinsi angka pencapaian APM SLTP/MT nya sebesar 41,4 persen (tahun 1992).

Target mempromosikan keadilan gender khususnya dengan indikator rasio APM P/L SD/MI dan SLTP/MT di kedua provinsi ini berbeda, capaian pada tingkat SD/MI Provinsi Maluku Utara memiliki angka di bawah nasional dan baru hendak mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki karena di bawah 100 persen. Pencapaian provinsi Maluku Utara sebesar 97,5 persen dalam hal rasio APM sekolah dasar pada tahun 2006. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan pencapaian bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar 95,8 (2001 dan 2002).

Bila Provinsi Maluku capaian rasio APM SD/MI berada di atas rata-rata nasional dan mendekati kesempurnaan, tidak demikian halnya dengan rasio APM SLTP/MT yang berada di bawah angka capaian nasional, walaupun indikasi kesetaraan sudah dicapai karena angkanya di atas 100 persen. Tingkat rasio APM P/L SLTP/MT di Maluku menunjukkan adanya kesetaraan gender, hal ini tercermin dari data yang ada misalnya tahun 1992 rasionya mencapai 110,1 persen tahun 2002 menurun menjadi 104,6 persen dan pada tahun 2006 menjadi 122,9 persen. Jadi jumlah perempuan lebih banyak partisipasinya sesuai jenjang umurnya.

Target Pengurangan kematian anak baik di Provinsi Maluku maupun di Maluku Utara, masih sama-sama di atas rata-rata nasional. Angka kematian anak Balita di Maluku masih cukup tinggi yakni 43 jiwa per 1000 kelahiran pada tahun 2005, namun ini lebih baik di bandingkan tahun-tahun sebelumnya. Prestasi yang luar biasa adalah penurunan AKB. Pada tahun 2005 mencapai satu jiwa lebih banyak dari pencapaian nasional atau tepatnya 9 jiwa per 1000 kelahiran. Prestasi yang sama diraih Provinsi Maluku Utara dalam menekan AKB, yaitu mencapai 12 jiwa per 1000 kelahiran pada tahun 2005. Sedangkan AKBA-nya masih terhitung tingi, Provinsi Maluku Utara pada tahun 2005 memiliki AKBA 53 jiwa per 1000 kelahiran.

Target penurunan penderita HIV/AIDS dan penyakit menular berbahaya di Provinsi ini perlu peningkatan kinerja. Di Provinsi Maluku pada tahun 2005 tercatat 33 kasus kasus penderita HIV/AIDS dan kejadian malaria mencapai 46.430 kejadian. Sedangkan di Provinsi Maluku Utara tercatat penderita HIV/AIDS hanya 1 kasus, dan kejadian malaria yang mencapai 72.440 kasus dan ini merupakan peringkat tiga nasional.

Kinerja Provinsi Maluku Utara untuk pencapaian akses air minum non-perpipaan terlindungi sudah cukup baik. Lebih dari separuh penduduknya telah memiliki akses terhadap air minum terlindungi. Pada tahun 2006 Provinsi Maluku Utara mencatat adanya rumah tangga yang memiliki akses air minum non-perpipaan terlindungi sebanyak 52,6 persen.

Pencapaian target akses terhadap sanitasi baik di Provinsi Maluku dan Maluku Utara masih memprihatinkan karena sampai tahun 2006 berada di bawah rata-rata nasional, adapun besar angka capaiannya adalah 52 persen untuk provinsi Maluku dan 58,3 persen merupakan capaian Maluku Utara. Angka tersebut jauh lebih baik di bandingkan dengan tahun 1992 yang baru mencapai 24 persen, atau separuhnya.

(26) Papua dan Irian Jaya Barat

Provinsi Irian Jaya Barat (sekarang: Provinsi Papua Barat) adalah pemekaran Provinsi Papua pada tahun 1999. Oleh karena itu sebagian data mengenai Provinsi Papua Barat sampai tahun 2005 masih termasuk di dalam data Provinsi Papua.

Kemiskinan di Papua ditandai oleh antara lain persentase penduduk miskin yang mencapai 24,16 persen (1993) atau sekitar 441.900 penduduk. Persentase kemiskinan nasional jauh di bawahnya yakni 13,67 persen. Pada tahun 2000 angka Po mencapai 45,96 persen dan angka Po nasional mencapai 18,95 persen. Namun pada tahun 2006 Po di Papua turun menjadi 39,26 persen, angka ini tidak termasuk Papua Barat. Sedangkan provinsi Papua Barat pada tahun 2006 menunjukkan persentase kemiskinan sebesar 33,01 persen, adan angka ini dua kali lipat angka persentase nasional yakni 16,58 persen.

Pada indikator lainnya, yakni balita kurang gizi baik karena gizi buruk atau gizi kurang, pencapaian Provinsi Papua setelah mengalami pemekaran yakni dengan dibentuknya Papua Barat sebesar 31,21 persen. Sedangkan sebelumnya pada tahun 2000 sebesar 30,14 persen, tahun 1992 sebanyak 29,50 persen dan jauh sebelumnya pada tahun 1989 45,77 persen. Walau data yang tersedia memperlihatkan dinamika balita kurang gizi yang cenderung menurun, namun beberapa peristiwa kelaparan yang melanda daerah pedalaman seperti yang pernah terjadi di Yahukimo sempat menjadi sorotan nasional. Salah satu sebab yang paling pokok ditengarai adalah terjadinya perubahan pola makan penduduk dari ’panganan lokal’ berupa umbi-umbian ke pangan nasi-beras. Padahal dalam kenyataannya ketersediaan padi-beras sangat terbatas di wilayah ini.

Baca Juga :