Siapa Melindungi Bisnis Ponsel BM

Siapa Melindungi Bisnis Ponsel BM?

Siapa Melindungi Bisnis Ponsel BM

Siapa Melindungi Bisnis Ponsel BM

Ada langkah maju yang dilakukan pemerintah dalam upaya menanggulangi

maraknya peredaran ponsel BM.

Melalui Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Infromatika, dan Kementerian Perdagangan, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) terkait ponsel ilegal (black market).

Rencananya permen yang berkaitan dengan validasi atau pengendalian IMEI (International Mobile Equipment Identity) itu, akan ditandatangani pada 17 Agustus 2019. Diharapkan implementasi dari beleid ini, dapat diberlakukan dalam enam bulan ke depan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, menjelaskan bahwa keluarnya

Peraturan tiga Menteri itu bertujuan untuk menyehatkan ekosistem industri telekomunikasi nasional.

“Banyak negara juga telah menerapkan soal validasi IMEI ponsel. Negara pun sangat diuntungkan karena pendapatan negara dari pajak bisa terdongkrak. Selain itu konsumen juga terlindungi, terutama dari sisi layanan purna jual”, ujar Rudiantara di Jakarta (02/08/19).

Perlu diketahui akibat dari peredaran ponsel BM, pemerintah ditengarai menelan

kerugian hingga Rp22,5 triliun.

Hal ini dikatakan Hasan Aula, ketua APSI (Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia), total kerugian tersebut jika ditelusuri dari perhitungan ponsel terjual setiap tahunnya.

Menurut Hasan, sekitar 45 hingga 50 juta ponsel terjual setiap tahunnya di Indonesia. Jika 20% di antaranya adalah ilegal, maka jumlahnya sekitar 9 juta unit per tahun. Bila rata-rata harga ponsel itu sekitar Rp 2,5 juta, maka nilai total mencapai Rp22,5 triliun.

 

Baca Juga :