YURISDIKSI

YURISDIKSI

YURISDIKSI

YURISDIKSI

Pasal 5 Statuta Roma memberikan yurisdiksi ICC atas empat kelompok kejahatan, yang merujuk sebagai “kejahatan yang paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan”, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Statuta mendefinisikan masing-masing kejahatan kecuali agresi dikarenakan dalam agresi statuta menyatakan bahwa pengadilan tidak akan melaksanakan yurisdiksinya atas kejahatan agresi sampai saat pihak menyatakan setuju pada definisi kejahatan dan berangkat dari kondisi di mana kejahatan agresi mungkin dapat dituntut.
Syarat utama bagi eksisnya yurisdiksi oleh Pasal 12 (2) Statuta dinyatakan dalam hal:
1. Kejahatan yang dilakukan terjadi didalam wilayah negara peserta.
2. Kewarganegaraan dari si pelaku adalah negara yang menjadi negara peserta atas Statuta.
Di samping itu, yurisdiksi ICC merupakan perluasan dari yurisdiksi pidana nasional dari negara-negara pesertanya. Atau dengan kata lain, ICC merupakan suplemen bagi peradilan nasional dalam hal yang terakhir gagal menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, ICC dalam menjalankan operasinya membutuhkan kerjasama dari pemerintah nasional.
Banyak negara ingin menambahkan terorisme dan perdagangan narkoba ke daftar kejahatan yang dicakup oleh Statuta Roma, namun negara-negara tidak dapat menyepakati definisi mengenai terorisme dan diputuskan untuk tidak menyertakan perdagangan narkoba. India melobi untuk penggunaan senjata nuklir dan senjata pemusnah massal termasuk sebagai kejahatan perang, tetapi langkah ini juga dikalahkan. Beberapa komentator berpendapat bahwa Statuta Roma mendefinisikan kejahatan terlalu luas atau terlalu samar-samar. Sebagai contoh, Cina telah menyatakan bahwa definisi “kejahatan perang” melampaui yang diterima di bawah hukum kebiasaan internasional.
1. Yurisdiksi Teritorial
Selama negosiasi pembentukan Statuta Roma, sejumlah besar negara berpendapat bahwa pengadilan harus diizinkan untuk melaksanakan yurisdiksi universal. Namun, proposal ini dikalahkan karena sebagian besar oposisi berasal dari Amerika Serikat. Kompromi tercapai, yang memungkinkan pengadilan untuk melaksanakan yurisdiksi hanya dalam situasi terbatas sebagai berikut:

  • a. Dimana orang yang dituduh melakukan kejahatan adalah warga negara dari suatu negara (atau negara mana orang telah menerima yurisdiksi pengadilan);
  • b. Dimana kejahatan yang diduga telah dilakukan di wilayah suatu negara pihak (atau di mana negara di wilayah siapa kejahatan itu dilakukan telah menerima yurisdiksi pengadilan), atau
  • c. Dimana situasi dirujuk ke pengadilan oleh Dewan Keamanan PBB.
2. Yurisdiksi Temporal
Yurisdiksi pengadilan tidak berlaku surut dimana ia hanya bisa menuntut kejahatan yang dilakukan pada atau setelah 1 Juli 2002 (tanggal dimana Statuta Roma mulai berlaku). Apabila suatu negara menjadi pihak dalam Statuta Roma setelah tanggal tersebut, pengadilan dapat melaksanakan yurisdiksi secara otomatis berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan setelah statute tersebut berlaku bagi negara itu.
3. Keterangan Pelengkap
ICC dimaksudkan sebagai pengadilan terakhir, menyelidiki dan menuntut hanya apabila pengadilan nasional telah gagal. Pasal 17 Undang-Undang menyatakan bahwa kasus tidak dapat diterima jika:

  • a. Kasus ini sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu Negara yang memiliki yurisdiksi atas hal itu, kecuali jika Negara tidak mau atau tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan penyidikan atau penuntutan;
  • b. Kasus tersebut telah diselidiki oleh suatu Negara yang memiliki yurisdiksi atas hal itu dan Negara telah memutuskan untuk tidak menuntut orang yang bersangkutan, kecuali keputusan yang dihasilkan dari ketidakmauan atau ketidakmampuan Negara sungguh-sungguh untuk menuntut;
  • c. Orang yang bersangkutan sudah mencoba untuk melakukan yang merupakan subjek pengaduan, dan percobaan oleh Mahkamah tidak diperkenankan dalam pasal 20, ayat 3;
  • d. Kasus ini tidak mempunyai causa yang cukup untuk membenarkan tindakan lebih lanjut oleh Pengadilan”.
Dalam Pasal 20 ayat 3, ditetapkan bahwa, jika seseorang telah diadili oleh pengadilan lain, ICC tidak bisa mencoba lagi untuk mengadili perbuatan yang sama kecuali proses di pengadilan lain menunjukan:

  • a. .Apakah untuk tujuan melindungi orang yang bersangkutan dari tanggung jawab pidana atas kejahatan di dalam yurisdiksi Pengadilan, atau
  • b. Jika itu tidak dilakukan secara mandiri atau tidak memihak, sesuai dengan norma-norma proses yang diakui oleh hukum internasional dan dilakukan dengan cara yang, dalam situasi, tidak konsisten dengan maksud untuk membawa orang yang bersangkutan ke pengadilan.

Sumber : https://downloadapk.co.id/