Pengertian Hukum Perikatan

Pengertian Hukum Perikatan

Pengertian Hukum Perikatan

Pengertian Hukum Perikatan

Pengertian Hukum PerikatanPerikatan dalam bahasa Belanda disebut“ver bintenis Istilah perikatan ini lebihumum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan dalam hal ini berarti:hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikatitu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan, peristiwa, keadaan.Dengandemikian, perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain itudisebut

hubungan hukum

Jadi, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih,yakni pihak yang berhak atas prestasi dan pihak yang wajib memenuhi prestasi, juga sebaliknya.Di dalam hukum perikatan, terdapat sistem yang terbuka, dan yang dimaksuddengan sistem terbuka adalah setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimanapun, baik itu yangdiatur dengan undang-undang atau tidak, inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak, dengan syarat kebebasan berkontrak harus halal, dan tidak melanggar hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang

Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang (pihak) atau lebih, yakni pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi, begitu juga sebaliknya.

Perjanjian adalah peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan suatu hal. Dari perjanjian ini maka timbullah suatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan hukum ini yang dinamakan dengan perikatan.

Dengan kata lain, hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan. Perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan, karena hukum perjanjian menganut sistim terbuka. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian.

(-)Dasar Hukum Perikatan

berdasarkan KUH Perdata terdapat 2 sumber adalah sebagai

berikut:

Dasar hukum Pasal 1233 KUHPerdata “ tiap-tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan baik karena UU”. Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHPerdataterdapat tiga sumber yaitu

  1. Perikatan yang timbul dari persetujuan.
  2. Perikatan yang timbul dari undang – undang
  3. Perikatan terjadi bukan perjanjian
  • Perjajian (kontrak)
  • Bukan dari perjanjian (dari undang-undang)

→ Hak dan kewajiban ditentukan oleh undang-undang.

Perikatan yang timbul dari Undang-undang dapat dibagi menjadi

dua, yakni :

  1. Perikatan yang terjadi karena undang-undang semata
  2. Perikatan terjadi karena undang-undang akibat perbuatan manusia

– menurut hukum terjadi karena perbuatan yang diperbolehkan

(sah atau tidak melanggar hukum)

-bertentangan denan hukum (tidak sah atau melanggar hukum)

Sumber : https://merkbagus.id/