PGRI Minta Guru Harus Memiliki Sertifikat Mengajar

PGRI Minta Guru Harus Memiliki Sertifikat Mengajar

PGRI Minta Guru Harus Memiliki Sertifikat Mengajar

PGRI Minta Guru Harus Memiliki Sertifikat Mengajar

Masalah kualitas guru di Indonesia hingga kini masih menjadi polemik yang belum terselesaikan. Sebut saja soal jumlah guru, keterbatasan tenaga guru di beberapa bidang studi dan sekolah, hingga pada masalah kualitas guru. Padahal keberadaan guru sangat berperan penting dalam kemajuan pendidikan dan membentuk karakter anak bangsa.

Melihat kendala itu semua, Ketua Umum PB PGRI (Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia) Unifah Rosyidi mengatakan, setiap guru yang mengajar harus lebih dulu melewati tahap pembinaan atau rekrutmen guru. Untuk itu pemerintah harus memiliki grand desain atau rancangan perencanaan dan pengembangan yakni berupa training.

Jangka panjang pola rekrutmen guru menggunakan skema teaching licence

layaknya negara lain didukung oleh PGRI. Teaching licence adalah sertifikat mengajar untuk guru yang diperoleh lewat proses pembinaan.

Namun, untuk saat ini PGRI mendorong pemerintah lebih dulu menyelesaikan sejumlah masalah terkait dengan guru. Termasuk guru honorer dan kekurangan guru.

“Mutu jangka panjang itu sangat penting. Jadi 100% PGRI mendukung jika persoalan tata kelola guru diselesaikan. Silakan menyiapkan guru dengan pola teaching licence diikuti oleh training,” kata Unifah kepada SP belum lama ini.

Unifah juga menambahkan, dalam peningkatan mutu, selain skema teaching licence, pemerintah harus mengimbangi dengan pelatihan yang berkelanjutan, sehingga mutu dan kualitas guru terjaga.

Pasalnya, PGRI menilai sejauh ini masih sangat minim pelatihan yang diterima para

guru. Jikapun ada, hanya orang-orang tertentu yang dapat mengikuti latihan tersebut. Sehingga masih ada guru yang berpuluh-puluh tahun tidak tersentuh pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah.

Padahal rata-rata guru membutuhkan pelatihan. Apalagi para guru tersebut merupakan lulusan dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan kualitas pas-pasan.

Selain pemerintah pusat, Unifah juga mengatakan, PGRI mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih fokus memperhatikan sektor pendidikan.Tujuannya agar mutu pendidikan di daerah tersebut akan meningkat dan seimbang.

Menurut Unifah, skema pelatihan dapat dipelajari atau dicontoh dari negara yang

telah mengembangkan teaching licence, semisal Singapura.

Negara Singapura mewajibkan para guru minimal mengikuti pelatihan dan pengembangan kualitas minimal 100 jam dalam setahun.
Untuk itu, PGRI menilai sangat tepat masa mendatang menerapkan skema teaching licence. PGRI juga ikut mengawal agar skema pelatihan yang akan dilakukan tidak bersifat administrasi, tetapi fokus melakukan pengembangan dan peningkatan mutu guru.

 

Baca Juga :