Awasi Penggunaan KIP, Pemkot Padang Gunakan Teknologi

Awasi Penggunaan KIP, Pemkot Padang Gunakan Teknologi

Awasi Penggunaan KIP, Pemkot Padang Gunakan Teknologi

Awasi Penggunaan KIP, Pemkot Padang Gunakan Teknologi

Penyalahgunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) masih marak terjadi di berbagai wilayah, termasuk kota-kota besar seperti Jakarta. Menurut Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemdikbud, Hamid Muhammad, pengawasan penggunaan KIP seharusnya dilakukan oleh kepala sekolah penerima KIP.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Barlius, selain kepala sekolah,

Kepala Dinas Pendidikan juga memiliki andil dalam pengawasan. Ia mencontohkan, secara rutin pihaknya melakukan verifikasi data pada proses administrasi pelaksanaan PIP agar dalam penyalurannya tepat sasaran.

Bahkan, Dinas Pendidikan Kota Padang memiliki aplikasi atau laman terkait dengan seluruh sekolah di Kota Padang. Dari laman tersebut dapat diketahui siswa yang tidak seharusnya menerima KIP tapi menerima.

“Kami secara rutin melakukan verifikasi data pada proses administrasi pelaksanaan PIP, sehingga dapat didistribusikan kepada siswa yang lebih berhak menerima. Selain itu, secara aktif dan terbuka, tim teknis dinas selalu memperbarui data siswa di laman sekolah seluruh Kota Padang termasuk terkait penerima dana PIP,” jelasnya, Rabu (13/2).

 

Secara terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy

mengklaim PIP merupakan program yang tidak bermasalah karena PIP menempati peringkat kedua di bawah Program Indonesia Sehat sebagai layanan pemerintah yang paling menyentuh masyarakat. Penilaian tersebut berdasarkan hasil survei salah satu lembaga survei nasional.

Ia juga menyebutkan, PIP membantu mengurangi angka anak putus sekolah karena alasan ekonomi dan menjamin siswa dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. “Ke depan akan memperkuat program wajib belajar 12 tahun,” ujarnya.

Muhadjir menuturkan, dengan kenyataan tersebut, cakupan penerima KIP akan diperluas. Hal ini sesuai amanah dari Presiden Joko Widodo saat membuka RNPK 2019.

“Presiden berpesan agar cakupan KIP diperluas kepada anak-anak yang mengikuti

program pendidikan nonformal. Tidak hanya pendidikan kesetaraan tetapi juga program pendidikan kursus. Nanti ada skema melalui PIP atau skema lain agar dapat memperbesar jumlah peserta yang mengikuti program pendidikan kursus, sehingga dapat memperkuat target pemerintah untuk penyiapan tenaga kerja berkompeten,” pungkasnya.

 

Baca Juga :