KEKUASAAN KEHAKIMAN

KEKUASAAN KEHAKIMAN

KEKUASAAN KEHAKIMAN

 

KEKUASAAN KEHAKIMAN

A.Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri
a.mandiri dalam tugas yudisial
b.mandiri dalam bidang administrasi
c.mandiri dalam bidang organisasi
d.mandiri dalam bidang financial

B.Kekuasaan kehakiman Yang Merdeka
a. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia ( Pasal 1 Undang-undang No.4 Tahun 2004 ) “

b. Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial,kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Penjelasan Pasal 1 UU No.4 / 2004)

c. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila,sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia (penjelasan Pasal 1 UU No.4 Tahun 2004 ) “ Bersiafat tidak Mutlak dan Dibatasi Oleh:

a)Nilai-nilai Norma Hukum;

b)Nilai-nilai Keadilan;
c)Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945
d)Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang,kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ( Pasal 4 ayat (3) UU No.4 Tahun 2004 )

Asas Obyektifitasa. Asas ini terdapat dalam pasal 5 ayat (1) UU No.4 tahun 2004, yang menyebutkan: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.” Maksudnya hakim dalam menerima, mengadili dan memutuskan setiap perkara harus berlaku adil,obyektif dan tidak boleh memihak pada salah satu pihak. Kedua belah pihak harus diperlakukan sama.

b. Untuk menjamin asas ini, undang-undang menyediakan hak bagi pihak yang diadili yang dinamakan “hak ingkar (recusatie atau wraking).” Yaitu hak seorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. yang terdapat dalam pasal 29 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004.

a) Dasar alasan hak ingkar:

Dasar pengajuan hak ingkar (pasal 29 ayat (3,4,5) UU No. 4 tahun 2004, pasal 374 ayat (1) HIR)
1)Apabila seorang hakim terikat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau
semenda antara seorang hakim dan ketua, jaksa, penasehat hukum, atau panitera dalam suatu perkara tertentu atau hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan yang diadili.
2)Apabila perkara yang diperiksa oleh hakim atau panitera terkait dengan kepentingannya sendiri secara langsung maupun tidak langsung.
Sebaliknya berdasarkan alasan-alasan yang sama pula hakim wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara yang bersangkutan atas permintaan sendiri maupun atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan (pasal 29 ayat (3) UU No. 4 tahun 2004, 374 HIR, 702 ayat 2 Rbg: excusatie, verschoningsrecht).

Susunan Persidangan dalam Bentuk Majelis

a.Pasal 17 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 menyatakan bahwa: “Semua pengadilan memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.” Asas hakim majelis ini dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang seobyektif mungkin, guna memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam bidang perdilan.

b.Meskipun asasnya adalah hakim majelis, namun didalam praktiknya masih banyak perkara-perkara perdata, baik declaratoir maupun contradictoir dan juga perkara-perkara pidana baik summier maupun pidana biasa diperiksa dengan hakim tunggal yang sifatnya juga sah.

Pemeriksaan dalam Dua Tingkat
a.Pemeriksaan dalam dua tingkat, yaitu: peradilan dalam tingkat pertama (original yurisdiction) dan peradilan dalam tingkat banding (apellate jurisdiction).

b.Peradilan banding disebut peradilan tingkat kedua karena cara pemeriksaannya sama seperti pengadilan ditingkat pertama. Pemeriksaan tingkat banding merupakan pemeriksaan dalam tingkat kedua dan terakhir, karena banding merupakan pemeriksaan terakhir dari segi peristiwa maupun hukumnya yang mengulangi pemeriksaan secara keseluruhan.

c.Kasasi bukanlah pemeriksaan tingkat ketiga, karena kasasi hanya memeriksa perkara dari segi penerapan hukumnya saja dan tidak lagi memeriksa.

d.tentang fakta atau peristiwanya. Karena alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar dalam pengajuan kasasi, hanyalah didasarkan pada alasan-alasan hukumnya saja.

e.Yang Dicari Kebenaran Formil
Dalam perkara perdata yang ingin dicari hakim adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran yang hanya didasarkan atas bukti-bukti yang secara yuridis formil dapat diajukan para pihak dalam sidang pengadilan. Hakim dalam perkara perdata sifatnya pasif, yaitu hanya sekedar menerima, meninjau, dan menilai bahan-bahan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berperkara dan kemudian mengambil keputusan atas dasar penilaian terhadap bahan-bahan yang diajukan itu. Jadi kebenaran yang diperoleh hanya didasarkan pada formalitas hukum semata.

C.Badan Peradilan Negara
Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan Undang-undang{ Pasal 3 ayat (1) UU No.4 / 2004}”
a.Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara,dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU No 4 Tahun 2004) “
b.Organisasi,administrasi,dan financial
a)Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah agung (Pasal 13 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004).

b)Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi ( Pasa 13 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004)

c)Skema Kekuasaan Kehakiman

D.Lingkungan Peradilan
Pada umumnya dikenal pembagian peradilan yaitu:
a.Peradilan umum
Adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya,baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana.

b.Peradilan khususAdalah mengadili perkara atau golonagn tertentu.
a)Pengadilan Khusus hanya dapat di bentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan Undang-undang (Pasal 15 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 ).

b)Pengadilan khusus,antara lain,adalah pengadilan anak,pengadilan niaga,pengadilan hak asasi manusia,pengadilan tindak pidana korupsi,pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum dan perdilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara( penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU No. 4 / 2004.

c.Dalam pasal 10 UU No. 4 tahun 2004 menetukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan khusus, yaitu terdiri dari:
a)Peradilan umum
b)Peradilan agama
c)Peradilan militer
d)Peradilan tata usaha Negara

d.Disamping empat lingkungan peradilan yang diatur dalam UU no. 4 tahun 2004 masih dikenal peradilan lain yaitu:
a)Peradilan perburuhan dilaksanakan oeh P4D dan P4P. Dasar hukum UU no. 22 tahun 1957,

b)Peradilan perumahan dasar hukuna dimuat dalam PP no.49 tahun 1993 dan disempurnakan dengan PP no. 55 tahun 1981 diselenggarakan oleh Kantor Urusan Perumahan tentang sewa-menyewa,

c)Peradilan pelayaran diselengarakan oleh Mahkamah Pelayaran, adapun dasar hukumnya adalah S. 1914 no. 226 tentang Tubrukan Kapal di Perairan Pedalaman, S. 1934 no. 215 tentang Ordinasi Mahkamah Pelayaran

e.Peradilan syariah Islam
a)Peradilan syariah Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darrussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangnan peradilan agama dan merupakan penagdilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan pengadilan umum (Pasal 15 ayat (2) UU No.4 / 2004 ).
b)Pengadilan syariah Islam
Terdiri atas Mahkamah Syariah untuk tingkat pertama dan Mahkamah syariah Propinsi untuk tingkat banding ( Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 ) “

E.Kompetensi Lembaga Peradilan
a.Kompetensi / kewenangan absulut
a)Adalah merupakan Kewenangan lembaga peradilan dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus suatu perkara tertentu berdasarkan atribusi kekuasaan kehakiman yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain,baik dalam lingkungan badan peradilan yang sama,maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda.

b)Kopetensi absulut terkait dengan pertanyaan peradilan apakah yang mempunyai kopetensi atau kewenangan untuk memeriksa suatu jenis perkara tertentu. Apakah peradilan umum,peradilan agama,atau peradilan lainnya.
b.Kopetensi Absolut Lingkungan Peradilan Umum
a)Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri
1)keperdataan pada tingkat pertama ( Pasal 50 UU No.2 /1986 Jo UU No. 8 /2004)
2)Menerima,memeriksa,mengadili dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama ( Pasal 50 UU No.2 /1986 Jo UU No.8 /2004 )
3)Menerima,memeriksa,mengadili dan memutus pada tingkat pertama perkara koneksitas.
4)Menerima,memeriksa,mengadili dan memutus semua perkara atau sengketa
5)Perkara Koneksitas

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer,diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum,kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer “ ( Pasal 24 UU No. 4 / 2004

b)Kompetensi Absulut Pengadilan Tinggi
1)Menerima,memeriksa,mengadili dan memutuskan perkara/sengketa perdata pada tingkat banding atas putusan pengadilan tingkat pertama ( Pasal 51 ayat (1) UU No.2 /1986 Jo UU No 8 /2004 ).

2)Menerima,memeriksa,mengadili dan memutus perkara pidana pada tingkat banding atas putusan pengadilan tingkat pertama ( Pasal 51 ayat (1) UU No. 2 /1986 Jo UU No.8 /2004 ).

3)Menerima,memeriksa,mengadili dan memutus ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri di daerah hukumnya(menyangkut kopetensi relatif Pasal 51 Ayat (2) UU No.2 / 1986 Jo UU No.8 /2004 ).

Sumber : http://jualbelibali.com/tips-ajarkan-anak-rapi-sejak-dini/