Keuangan Pemda Berbasis Akrual Belum Maksimal

Keuangan Pemda Berbasis Akrual Belum Maksimal

Keuangan Pemda Berbasis Akrual Belum Maksimal

Keuangan Pemda Berbasis Akrual Belum Maksimal

BANDUNG-Pemeriksaan keuangan yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) di

Jawa Barat yang berbasis akrual hingga saat ini belum maksimal. Demikian dikemukakan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa.

“Para Pemda di Provinsi Jabar ini masih banyak yang belum siap, semisal audit penyusutan masih banyak Pemda yang belum siap,” ujarnya.

Menurut Arman, masih lamanya pelaporan keuangan disetiap Pemda karena terkendala masalah keberadaan aset yang akan dilaporkan serta penyajian dana bos dan dana lainnya yang berada diluar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Seharusnya walaupun tidak masuk ke rekening daerah, harus dimasukan ke

catatan keuangan misal dana JKN, BOS, CSR, Blockgreen dan lainnya,” katanya

Arman menyatakan, jika semua permasalahan yang dihadapi oleh Pemda bisa terselesaikan, maka akan segera diaudit sesuai standar akuntansi untuk kemudian disampaikan koreksi audit.

“Sepenjang Pemda itu bisa koreksi maka pelaporan bisa menjadi wajar,” ucap Arman, kepada wartawan, Kamis (10/06).

Arman menambahkan, penilaian WTP sendiri di Provinsi Jawa Barat, hingga hari ini

baru diberikan pada 20 kabupaten/kota.

“Saya minta, agar kedepan seluruh Pemda opini WTP diminimalkan koreksinya. Pemda harus lebih berupaya serius walaupun pelik misal data dokumen lakukan penelusuran ke lapangan,” pungkasnya

 

Baca Juga :